Taman Buru

Kegiatan berburu di era kolonial. Ilustrasi diadaptasi dari lukisan Raden Saleh, “Perburuan Rusa” (1846).

Aturan perburuan di Indonesia, sudah dikenal sejak era kolonial. Menurut catatan, perburuan secara legal telah dilakukan sejak tahun 1747 dengan sararan badak dan harimau. Ironisnya, binatang-binatang tersebut populasinya saat ini sudah sangat jarang, bahkan di bebeberapa tempat sudah dinyatakan punah.

Ketentuan perburuan pertama kali diterbitkan pemerintah kolonial pada tahun 1931 dengan keluarnya undang-undang perburuan (Jacht Ordonantie) dan undang-undang binatang liar (Dierenbescherning Ordonantie). Selain itu, kegiatan perburuan juga tunduk pada undang-undang senjata api, mesiu, dan bahan peledak (Vuurwapen Ordonantie).

Setelah era kemerdekaan keluar Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan adanya peraturan tersebut undang-undang perburuan dan undang-undang binatang liar tidak berlaku lagi. Aturan teknis perburuan selanjutnya di atur dengan peraturan menteri yang membawahi bidang kehutanan.

Berburu di taman buru sarat dengan aturan teknis, terkait dengan siapa yang berhak diburu, jenis binatang yang bisa diburu, waktu perburuan, alat yang dipakai berburu dan jumlah hewan buruan. Sebelum berburu, pemburu harus mengantongi surat ijin berburu. Surat ijin berburu bisa diterbitkan dengan syarat orang tersebut harus memiliki akta buru. Namun ada pengecualian bagi perburuan tradisional.²

Ketika berburu si pemburu harus melapor ke pejabat Kehutanan dan Kepolisian setempat sebelum dan setelah perburuan dilakukan. Alat yang digunakan untuk berburu juga harus sesuai dengan yang tertera dalam perijinan. Selain itu, perburuan harus dipandu oleh pemandu buru.

Jenis Satwa Buruan

Jenis dan jumlah binatang buruan diatur dalam Permenhut No: P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru. Dalam peraturan tersebut satwa buru harus memiliki kriteria sebagai berikut:

• Satwa liar yang tudak dilindungi.
• Dalam keadaan tertentu, satwa dilindungi bisa ditetapkan sebagai satwa buru.
• Penetapan satwa dilindungi sebagai satwa buru dapat ditetapkan dalam rangka: pengendalian hama, pembinaan populasi, pembinaan habitat, penelitian dan pengembangan, rekayasa genetik, memperoleh bibit penangkaran, dan pemanfaatan hasil penangkaran.

Jumlah Satwa Buruan

Jumlah satwa yang bisa diburu ditetapkan oleh tempat berburu masing-masing dengan mempertimbangkan populasi satwa dan laju pengingkatan populasi satwa. Untuk mengetahui data-data tersebut harus ada inventarisasi dan pemantauan yang dilakukan secara reguler.

Waktu Perburuan

Penetapan waktu atau musim berburu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut: keadaan populasi dan jenis satwa buru, musim kawin,  musim beranak/bertelur, perbandingan jantan betina, dan umur satwa buru. Bila terjadi ledakan satwa liar yang tidak dilindungi sehingga menjadi hama, maka dapat dilakukan tindakan perburuan.

Alat Perburuan

Alat buru yang bisa digunakan di taman buru terdiri dari: senjata api buru, senjata angin, alat berburu tradisional dan alat berburu lainnya disesuaikan dengan hewan yang diburu.

Indonesia merupakan negara mega biodiversitas, terkenal dengan berbagai satwa dan tumbuhan eksotis. Negeri ini memiliki kawasan hutan seluas 129 juta hektar lebih. Sekitar 57 juta hektar diantaranya masuk dalam kawasan lindung yang terdiri dari hutan lindung (30 juta ha) dan hutan konservasi (27 juta ha), sisanya berupa hutan produksi.³

Taman buru dikategorikan ke dalam hutan konservasi. Selain taman buru, hutan konservasi mencakup juga kawasan suaka alam (cagar alam, suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam). Saat ini terdapat 15 taman buru yang tersebar di berbagai tempat,⁴ berikut daftar  taman buru di Indonesia:

Di beberapa negara perburuan telah menjadi semacam hobi dan kegiatan rekreasi. Bahkan di banyak tempat dijadikan andalan sebagai pemasukan devisa dari sektor pariwisata. Namun di sisi lain, kegiatan ini dianggap bertentangan dengan semangat konservasi. Kelompok pencinta lingkungan dan binatang biasanya menentang kegiatan ini. Karena identik dengan mempermainkan binatang, penyiksaan dan membunuh binatang hanya sekadar untuk kesenangan.

Sedangkan pihak yang menyetujui legalisasi perburuan beralasan bahwa kegiatan perburuan sulit dikendalikan bila tidak diakomodir dengan aturan dan tempat khusus. Disamping itu, perburuan juga bisa mengendalikan peningkatan populasi jenis binatang yang mengganggu ekosistem.

Pada tahun 2014, organisasi keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar’i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.⁵