Brexit, apa dan mengapa?

Brexit

Beberapa hari belakangan dunia dihebohkan oleh Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Brexit kependekan dari Britain Exit, arti harfiahnya Britania keluar. Istilah ini merujuk pada referendum rakyat Inggris untuk menimbang kembali keanggotaannya di Uni Eropa.

Hasil referendum yang digelar pada 23 Juni lalu di Inggris menunjukkan 52% rakyat memilih keluar dari Uni Eropa, sedangkan sisanya 48% yang memilih tetap.

Pertanyaan selanjutnya, mengapa Inggris memilih keluar dari Uni Eropa? Sebelum membahasnya mari kita tinjau dulu sekilas tentang negara Inggris.

Sekilas tentang Inggris

Kita, seringkali menggunakan nama Inggris untuk menyebut Kerajaan Bersatu Britania Raya. Padahal istilah tersebut merujuk pada entitas yang berbeda.

Sebagian lagi ada juga yang menyebutnya dengan nama Britania Raya yang diterjemahkan dari Great Britain. Sebutan ini agak mengena walaupun masih kurang tepat. Hal ini akan saya jelaskan nanti.

Sesuai dengan konstitusinya, nama resmi negara Inggris adalah Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara (United Kingdom of Great Britain and Northen Ireland), biasa juga disingkat United Kingdom (UK). Namun dalam artikel ini saya akan lebih banyak menggunakan istilah Inggris untuk menyebut UK. Alasannya lebih nyaman saja meskipun keliru. 🙂

UK merupakan negara berdaulat dengan ibu kota pemerintahan di London. UK terdiri dari 4 negara tidak berdaulat, yakni Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Semacam negara dalam negara.

Masing-masing negara, kecuali Inggris memiliki ibu kota pemerintahan dan badan legislasi sendiri-sendiri. Ibu kota Wales berada di Cardiff, Skotlandia di Edinburgh, dan Irlandia Utara di Belfast.

Begitu juga dengan sistem hukumnya. Masing-masing negara memiliki sistem hukum yang berbeda.

Secara geografis UK berada di Kepulauan Britania yang terdiri dari dua pulau besar, yakni Pulau Britania Raya dan Pulau Irlandia. Tidak semua Kepulauan Britania masuk ke dalam teritori UK. Hanya Pulau Britania Raya dan bagian utara Pulau Irlandia yang masuk, serta ada ribuan pulau-pulau kecil lainnya.

Inggris, Wales dan Skotlandia terletak di Pulau Britania Raya, sedangkan Irlandia Utara terletak di bagian utara Pulau Irlandia. Irlandia Utara berbatasan langsung dengan Republik Irlandia, sebuah negara berdaulat tersendiri yang masih merupakan anggota Uni Eropa hingga saat ini.

Untuk lebih jelasnya mari kita lihat peta berikut:

Peta Britania Raya

Negara-negara yang termasuk dalam Kerajaan Bersatu Britania Raya. (Gambar: Diolah dari Wikipedia)

Sebelumnya saya sempat menyinggung, istilah Britania Raya yang kurang tepat untuk menyebut UK. Karena Britania Raya hanya mewakili Inggris, Wales dan Skotlandia.

Satu catatan lagi, istilah Britania (Britain) dan Britania Raya (Great Britain) juga memiliki perbedaan makna. Britania hanya meliputi Inggris dan Wales tanpa Skotlandia. Sedangkan Britania Raya meliputi seluruh Pulau Britania Raya.

Berikut irisan negara-negara tersebut:

Negara-negara Britania Raya

Saya menjelaskan ini semata-mata karena di Indonesia dan juga di beberapa negara lain, seringkali terdapat istilah yang tidak pas dalam menyebut nama negara UK. Hal ini penting diketahui untuk memahami geopolitik seputar Brexit.

Perjalanan Inggris dalam Uni Eropa

Bicara Uni Eropa kita akan melihat jauh ke masa sesaat setelah Perang Dunia II. Pada tahun 1957, beberapa negara Eropa yang terdiri dari Perancis, Jerman Barat, Belgia, Italia, Luksemburg dan Belanda menandatangani perjanjian Paris yang memprakarsai lahirnya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Tujuan utamanya untuk membangun kembali tatanan ekonomi yang hancur berantakan akibat perang.

Salah satu filosofi pembentukan MEE itu adalah negara yang berdagang bersama dan terintegrasi dalam satu kesatuan ekonomi lebih kecil kemungkinannya untuk berperang.

Pada tahun 1963 Inggris tertarik untuk bergabung dengan MEE. Hanya saja Presiden Perancis pada waktu itu, Charles de Gaulle, memvetonya. Banyak pengamat menilai penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh ketakutan Perancis karena bahasanya akan tergeser sebagai bahasa dominan dalam lingkup MEE.

Baru pada tahun 1973 negara Inggris masuk sebagai anggota. Namun tidak lama kemudian terjadi desakan di dalam negeri untuk mundur dari MEE. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1975 diadakan referendum dengan hasil 67% menjawab bergabung.

Pada tahun 1993 MEE berubah menjadi Masyarakat Eropa (ME). Anggotanya tidak hanya mengintegrasikan ekonomi tetapi juga politik. Pengitegrasian tersebut mencakup kebijakan luar negeri, kewarganegaraan dan mata uang tunggal. Selain itu didirikan juga Uni Eropa yang berkedudukan di Brusel, Belgia.

Dalam perjalanannya hubungan Inggris dengan Uni Eropa tidak selalu mulus. Inggris beberapa kali bertentangan kepentingan dengan Uni Eropa.

Situs history.com mencatat beberapa kali ketegangan antara Inggris dengan Uni Eropa:

  • Pada tahun 1984, Perdana Inggris Margareth Thatcher meminta pengurangan iuran Inggris untuk Uni Eropa yang porsinya lebih 20% menjadi sekitar 12%.
  • Tahun 90-an Uni Eropa mengeluarkan larangan impor sapi dari Inggris terkait wabah sapi gila. Hal ini membuat industri dairi di Inggris terpukul. Larangan tersebut baru dicabut pada tahun 1999.
  • Inggris juga berseteru dengan Uni Eropa soal cokelat. Dimana cokelat asal Inggris yang dicampur dengan minyak sayur ditolak di negara-negara Eropa lainnya yang menginginkan cokelat disajikan hanya dari minyak cokelat. Setelah 27 tahun berseteru, akhirnya pada tahun 2000 pengadilan Uni Eropa di Luxemburg memenangkan Inggris. Sejak itu Cokelat asal Inggris seperti Mars Bar dan Cadbury boleh beredar di Eropa.
  • Terakhir, ini yang menjadi alasan diadakannya Brexit, Inggris meminta sejumlah keistimewaan bagi negaranya untuk menolak kebijakan Uni Eropa.

Pada tahun 2007 anggota Uni Eropa yang berjumlah 27 negara (termasuk Inggris) menyepakati perjanjian Lisbon yang kontroversial. Inggris menganggap kesepakatan tersebut memberikan kekuatan yang terlalu besar kepada Uni Eropa.

Protes Inggris diperlihatkan saat penandatanganan kesepakatan secara seremonial. Sebanyak 26 negara anggota datang untuk menandatangani. Hanya Perdana Menteri Inggris yang tidak menghadiri seremoni tersebut. Baru dikemudian hari Inggris menandatanganinya.

David Cameron

Perdana Menteri Inggris, David Cameron. (Foto: Moritx Hager/World Economic Forum)

Pada tahun 2011, David Cameron menjadi Perdana Menteri Inggris dari Partai Konservatif. Ia menjanjikan akan menegosiasikan kepentingan Inggris di Uni Eropa bila partainya memenangi suara mayoritas di pemilu berikutnya.

Inggris meminta kebijakan yang lebih ketat mengenai imigran, sitem keuangan dan keistimewaan bagi negaranya untuk menolak kebijakan Uni Eropa. Ternyata perjuangan tersbeut tidak gampang.

Bulan Februari 2016 lalu, Cameron mengumumkan hasil negosiasinya. Ia menyerahkan keputusan kepada rakyat Inggris untuk mengambil tindakan atas hasil tersebut. Ia pun mengagendakan referendum pada tanggal 23 Juni 2016.

Hasilnya kita tahu, rakyat Inggris memutuskan untuk keluar dan Cameron sendiri mengundurkan diri.

Pro kontra terkait Brexit

Apa sebenarnya yang diperjuangkan para pihak pendukung dan anti Brexit? Mari kita lihat tabel dibawah ini:

Sumber: telegraph.co.uk
PRO BREXIT
(Keluar dari Uni Eropa)
ANTI BREXIT
(Tetap di Uni Eropa)
Imigrasi. Inggris menginginkan kontrol penuh terhadap sistem imigrasi. Kebebasan pergerakan warga negara di Uni Eropa memungkinkan setiap warga negara Uni Eropa untuk tinggal dan menetap di Inggris. Imigrasi. Kontrol penuh terhadap sistem imigrasi bukan solusi terhadap masalah imigran. Malah dengan keluar dari Uni Eropa imigran akan langsung mendatangi Inggris.
Perdagangan. Keluar dari Uni Eropa memungkinkan Inggris untu mendiversifikasi jaringan perdagangan. Dalam Uni Eropa, perdagangan Ingris hanya fokus terhadap negara berkembang. Tidak ada kesepakatan besar, misalnya dengan Cina dan India. Perdagangan. Sebesar 44% ekspor Inggris selama ini ditujukan ke negara-negara Uni Eropa lainnya. Memberikan hambatan akan menjadi kontraproduktif.
Hukum. Terlalu banyak hukum Inggris yang diturunkan dari Uni Eropa, putusan juga dikuatkan oleh pengadilan Uni Eropa. Pengadilan Inggris perlu kembali berdaulat. Hukum. Terlalu dibesar-besarkan, tidak banyak hukum Inggris yang dibuat berdasarkan ketentuan Komisi Uni Eropa. Lebih baik sama-sama memperbaiki hukum Uni Eropa dari dalam.
Lapangan Kerja. Bahaya akan kehilangan lapangan kerja bila keluar dari Uni Eropa terlalu berlebihan. Inggris bisa menarik investasi dengan berbagai insentif dan pajak yang rendah, seperti negara-negara Skandinavia di luar Uni Eropa. Lapangan Kerja. Sekitar 3 juta lapangan kerja terkait dengan Uni Eropa. Bila keluar akan menimbulkan ketidakpastian. Ukuran bisnis juga menjadi kecil bila terpisah sendiri.
Finansial. Pelarian modal bila keluar dari Uni Eropa omong kosong. London tetap akan menjadi pusat keuangan terkemuka dan bank-bank masih tetap akan berkantor di London karena pajak rendah. Finansial. Bank-bank Inggris akan lari dan kota London runtuh, karena keuntungan perdagangan dalam Uni Eropa meingkatkan keuntungan perbankan.
Pengaruh. Inggris tidak perlu Uni Eropa untuk menaikan pengaruh di dunia Internasional. Dengan mendayagunakan negara-negara persemakmuran akan sama pengaruhnya dengan Uni Eropa. Pengaruh. Dengan keluar dari Uni Eropa, Inggris akan “hanyut di tengah lautan Atlantik”. Di tataran global pengaruh Inggris akan lebih besar dalam blok Uni Eropa, para pemimpin Cina dan AS sudah menunjukkan itu.
Kedaulatan. Parlemen Inggris tidak berdaulat. Uni Eropa semakin menguat mendekati “negara serikat”. Lebih baik keluar sebelum terjerumus terlalu dalam. Kedaulatan. Dalam tatanan dunia global sebuah negara harus bekerjasama lebih erat dengan negara lain jika ingin berkembang secara ekonomi.

Hasil Brexit

Hasil referendum menunjukkan 52% rakyat Inggris menginginkan keluar dari Uni Eropa dan 48% menginginkan tetap sebagai anggota. Referendum diikuti oleh sekitar 71,8% pemilih, jumlah partisipasi pemilih terbesar sejak pemilu 1992.

Proses keluar dari keanggotaan Uni Eropa membutuhkan waktu, diperkirakan akan berlangsung hingga 2 tahun.

Bila dilihat dari statistiknya pihak yang mendukung Brexit mendulang kemenangan di Inggris dan Wales. Sedangkan dua negara lainnya, yakni Skotlandia dan Irlandia Utara dimenangi pihak anti Brexit.

Berikut perbandingan antara yang memilih tetap dan keluar dari Uni Eropa:

hasil-brexit

Bila dilihat dari komposisi negara sebenarnya imbang. Dua negara memilih tetap dua negara lainnya memilih hengkang. Namun kita tahu, populasi penduduk Inggris jauh lebih besar dibanding 3 negara lainnya. Tahun 2010 lalu, penduduk Inggris mencapai 51,6 juta jiwa, sedangkan Wales 3,2 juta, Skotlandia 5,3 juta, dan Irlandia Utara 1,8 juta. Secara politik pun memang negara Inggris mendominasi UK.

Keterbelahan dari segi negara ini menimbulkan kekhawatiran disintegrasi dalam tubuh UK.

Selain terbelah secara negara ada perbedaan juga antara daerah urban dan rural. Di kota-kota besar seperti London, Liverpool, Manchester, dan beberapa kota besar lainnya mayoritas masyarakat memutuskan ingin tetap dalam Uni Eropa. Di London, ibu kota negara dan kota terbesar di Inggris, masyarakat yang menginginkan tetap unggul sekitar 59,9%. Secara umum pendukung Brexit lebih unggul di luar kota besar.

Reaksi masyarakat Inggris

Berbagai reaksi mencuat menanggapi hasil Brexit. Bahkan beberapa penduduk London secara emosional menggalang petisi online lewat Changes mendeklarasikan kemerdekaan London. Hingga artikel ini ditulis petisi ini sudah ditandatangani 175.919 orang.

Brexit Petition

Ancaman lebih serius datang dari Mantan pemimpin Skotlandia, Alex Salmond. Seperti diutarakan oleh BBC, Alex mengingatkan penerusnya Nicola Sturgeon agar mengadakan referendum bagi rakyat Skotlandia untuk memisahkan diri dari UK.

Dua tahun lalu, Skotlandia pernah mengadakan referendum pemisahan diri dari UK namun hasilnya rakyat tetap memilih bersama UK. Dengan keluarnya UK dari Uni Eropa referendum pemisahan diri jadi mempunyai alasan untuk dilakukan kembali.

Kliping koran brexit

Cover surat kabar The Herald, memuat pernyataan Nocola Sturgeon.  (Gambar: BBC)

Masih dilansir oleh BBC, partai nasionalis terbesar di Irlandia Utara juga menuntut diadakan referendum kepada rakyat Irlandia untuk memilih berada di bawah UK atau bergabung dengan tetangganya Republik Irlandia.

Di dunia bisnis pun sama gaduhnya. Dikabarkan nilai mata uang Inggris Pound Sterling jatuh di pasar Asia. Pound juga melemah terhadap dolar AS sebesar 2% dan melemah 1,3% terhadap Euro. Diprediksikan mata uang Inggris akan terus melemah.

Selain itu, lembaga pemeringkat Standar & Poor (S&P) mencabut peringkat utang AAA Inggris. Lembaga lainnya Fitch menurunkan peringkat utang Inggris dari AA+ ke AA.

Dampak Brexit bagi Indonesia

Hingga tulisan ini dibuat, belum ada dampak permanen yang diakibatkan oleh Brexit di Indonesia. Memang sehari setelah pemungutan suara, Rupiah dan IHSG sedikit melamah. Para ahli menganggapnya sebagai reaksi sesaat dari Brexit.

Gubernur BI Agus Marto Wardoyo menganggap pelemahan tersebut sifatnya hanya sementara. Gejolaknya hanya sementara dan akan kembali membaik dalam beberapa hari kedepan.

Sedangkan Menteri Perekonomian Darmin Nasution mengatakan setelah ketidakpastian mereda investor akan menarik kembali dana yang keluar kembali ke Indonesia.

Sementara itu dari sisi politik Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan hubungan luar negeri antara Inggris dan Indonesia tidak akan banyak mengalami perubahan. Lagipula Indonesia masih harus menindaklanjuti langkah Withdraw Agreement antara Inggris dan Uni Eropa.

Sejauh penelusuran saya tidak ada dampak Brexit yang dirasakan langsung oleh rakyat, misalnya permohonan visa kunjungan perjalanan ke Inggris, semuanya masih sama. Juga terhadap harga cabe atau baju lebaran. Semarak diskon masih tetap ramai seperti tahun yang lalu-lalu. 🙂